Selat Hormuz kembali menjadi sorotan dunia setelah Iran menegaskan akan memegang kendali penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut selama 30 hari ke depan.

Keputusan ini merupakan hasil negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa penguasaan mencakup aspek administrasi wilayah.

>>> Safari Politik Jokowi ke Lampung Dinilai Jadi Sinyal Retaknya Koalisi dengan Prabowo

"Selat Hormuz akan kembali sepenuhnya berada di bawah administrasi kami dalam 30 hari ke depan," ujar Araghchi, Selasa (30/6).

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan jalur pelayaran sepenuhnya di tangan Iran. Campur tangan pihak lain atau upaya membangun mekanisme paralel dinilai akan memperumit situasi keamanan.

"Setiap campur tangan atau upaya menciptakan struktur paralel hanya akan semakin memperumit situasi, memicu ketegangan tambahan, dan menunda pembukaan kembali jalur pelayaran strategis ini," katanya.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.

Sebagian besar ekspor minyak mentah dari kawasan melewati perairan sempit ini, sehingga setiap perkembangan keamanan berdampak pada perdagangan internasional dan pasar energi global.

Sebelumnya, konflik antara Iran, Israel, dan AS menyebabkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terhenti. Iran menggunakan ancaman penutupan jalur sebagai alat tawar untuk mendorong penyelesaian konflik.

Kini, pembukaan kembali jalur itu menjadi poin penting dalam kesepakatan hasil perundingan.

>>> Lebanon Tegaskan Komitmen Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Selatan, AS Beri Respons

Kesepakatan juga mengatur bahwa selama 60 hari negosiasi, kedua pihak tidak diperkenankan mengenakan biaya kepada kapal yang melintas.

Ketentuan itu dinilai sebagai kompromi untuk memastikan arus perdagangan internasional tetap normal selama proses diplomasi.

Iran dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Oman untuk membahas mekanisme pelaksanaan kesepakatan sesuai hukum internasional dan koordinasi dengan negara tetangga di Teluk.

Analis menilai persoalan biaya pelayaran di Selat Hormuz berpotensi menjadi isu sensitif dalam perundingan berikutnya.

Jika Iran menerapkan pungutan setelah masa negosiasi berakhir, kebijakan itu akan memicu perdebatan tentang kewajiban hukum internasional dan kebebasan navigasi.

Dengan kendali penuh Iran selama 30 hari ke depan, perhatian dunia tertuju pada implementasi hasil negosiasi.

>>> China Bangun Tembok Surya 400 Km di Gurun Kubuqi, Terlihat dari Luar Angkasa

Stabilitas jalur pelayaran ini akan menjadi faktor penting dalam distribusi energi global dan uji keberlanjutan kesepakatan diplomatik Teheran-Washington.