Mantan dosen Institut Teknologi Bandung, Ardianto Satriawan, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik banyaknya perusahaan BUMN tidak menghasilkan keuntungan, namun tetap membebani rakyat dengan gaji komisaris dan direksi.

Ardianto merasa bingung dengan pernyataan tersebut, sebab saat ini terdapat 25 wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

>>> Komnas HAM Desak Autopsi 5 Calon Manajer Koperasi Tewas saat Latsarmil

"Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (29/6).

Rencana Pemangkasan BUMN

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6), Prabowo mengungkapkan rencananya memangkas jumlah BUMN dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya 250.

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya.

Gimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?

>>> Apple Siapkan Upgrade Besar Mac Studio dengan Chip M7 Ultra pada 2028

Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," tegasnya.

Menurut Prabowo, uang rakyat selama ini banyak dikucurkan untuk menggaji ribuan komisaris dan direksi BUMN yang tidak memberikan keuntungan bagi negara.

"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara.

>>> iQOO Z11i Segera Meluncur Pekan Ini, Ini Bocoran Spesifikasinya

Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tukasnya.