Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Ini merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986.

Kegiatan ini bertujuan memotret aktivitas ekonomi di Indonesia secara menyeluruh. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

>>> Penerus Modern Nokia Asha 305 Muncul di Sertifikasi

SE2026 dinilai penting karena perekonomian Indonesia mengalami banyak perubahan dalam 10 tahun terakhir.

Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, pertumbuhan usaha baru, dan perubahan perilaku masyarakat pascapandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan agar dapat merekam perubahan tersebut.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan.

Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Amalia, sensus ekonomi serupa juga dilakukan oleh banyak negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko.

Hal ini untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi.

Pendataan lapangan SE2026 secara door to door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus sebelumnya, SE2026 mendata pelaku usaha dan rumah tangga.

Amalia menjelaskan, kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. SE2026 juga mendata seluruh sektor usaha tanpa terkecuali.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis.

>>> Profil Siswanto, Wakil Rektor UNY yang Jadi Sorotan usai Pernyataan soal Spanduk Aksi Mahasiswa

Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat.