Badan Pusat Statistik (BPS) mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Kalimantan Timur. Pencanangan dilakukan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kamis (25/6).

Acara di Odah Etam Samarinda itu dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum KADIN Kaltim, serta OPD Provinsi Kaltim.

>>> Pekan Olahraga Polri 2026 Resmi Dibuka, Sambut HUT Bhayangkara ke-80

Sensus sebagai Rekam Medis Ekonomi

Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.

"Bayangkan negara ini adalah seperti dokter.

Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak.

Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelas Amalia.

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan pesat. Semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa memiliki toko atau kantor fisik.

Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga. Hal ini untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat secara lengkap.

Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional. "Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini.

Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," ujarnya.