Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menilai proposal tersebut menunjukkan adanya upaya sejumlah pihak di Jepang untuk mempercepat remiliterisasi dan menjauh dari prinsip-prinsip pascaperang yang selama ini menjadi dasar kebijakan keamanan negara itu.

“Rancangan proposal tersebut menambah bukti yang mengungkap upaya sejumlah pihak di Jepang untuk mendorong remiliterisasi, melepaskan diri dari norma pascaperang, dan mempercepat peningkatan militer,” kata Lin dalam konferensi pers di Beijing.

Proposal yang diadopsi LDP itu mencakup revisi tiga dokumen utama keamanan nasional Jepang, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Peningkatan Pertahanan.

Dokumen tersebut menekankan pentingnya peningkatan anggaran pertahanan, penguatan industri militer, serta pengembangan kemampuan baru seperti penggunaan drone dan kecerdasan buatan (AI) dalam peperangan modern.

China menilai langkah tersebut dapat mendorong kebijakan keamanan Jepang menjadi lebih ofensif.

Menurut Lin, sejumlah kelompok di Jepang menggunakan alasan memperkuat pertahanan dan menghadapi ancaman keamanan untuk membenarkan pengembangan senjata serang jarak menengah dan jauh serta peningkatan penempatan alutsista.

“Komunitas internasional, termasuk China, sangat prihatin dan waspada terhadap perkembangan ini,” ujarnya.

>>> Pemerintah Bantah Adanya Pengkondisian dalam Demo Dukung MBG

Ketegangan tersebut berpotensi menambah kompleksitas hubungan kedua negara yang selama beberapa tahun terakhir diwarnai persaingan strategis dan sengketa wilayah di kawasan Asia Timur.