Menurut Bambang, kekurangan itu setara 2,6 juta ton per bulan dan berpotensi memengaruhi ketahanan energi nasional. Ia menilai persoalan terkait lambatnya persetujuan RKAB sektor pertambangan.

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan.

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya RKAB,” ujarnya.

Pernyataan DPR itu berbeda dengan penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil membantah pemadaman disebabkan kelangkaan batu bara.

Menurutnya, persoalan lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi energi ke pembangkit. “Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba.

Itu sudah merupakan bagian teknis dari manajemen logistik yang dilakukan oleh internal PLN,” kata Bahlil di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan manajemen PLN untuk menangani kendala. Ia meminta PLN mengambil langkah cepat agar pemadaman tidak terulang.

Perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah soal penyebab krisis listrik kini menjadi sorotan publik.

>>> Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah di Sidang Roy Suryo–dr Tifa, Kuasa Hukum Buka Fakta Mengejutkan

Masyarakat berharap pemadaman bergilir tidak kembali terjadi setelah aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik sempat terganggu.