Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin kebijakan yang ramah investor untuk mendukung pengembangan industri udang. Langkah ini diambil guna meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya ingin menjadikan NTB sebagai provinsi ramah investor. Namun, hal itu tetap harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

>>> Apple Peringatkan Harga iPhone Mendatang Berpotensi Makin Mahal

"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar Iqbal dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.

Iqbal mengatakan investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, dan menjamin keberlanjutan ekosistem.

Ia memastikan pemerintah daerah menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari regulasi yang menghambat dunia usaha.

"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.

Pemerintah NTB terus mendorong hilirisasi agar hasil perikanan dapat diolah dan diekspor langsung dari daerah.

>>> PDPOTJI Imbau Masyarakat Periksa Izin Edar BPOM Sebelum Beli Produk Herbal

Dengan demikian, penerimaan ekonomi bagi NTB dapat diperbesar tanpa harus menjual produk secara mentah.

Dukungan Konkret untuk Investasi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret. Langkah itu meliputi penyiapan studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis untuk hilirisasi udang.

Pemerintah juga siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di Bandara Lombok. Selain itu, tim terpadu akan segera dibentuk untuk mempercepat proses perizinan investasi.

Pada 2025, NTB memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Jumlah produksi yang melimpah itu menjadi modal kuat untuk pengembangan industri pengolahan udang.

Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil menilai kepastian regulasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat berinvestasi di NTB.

>>> PWNU Jateng dan DIY Tolak Pembatasan Anggota Ahwa Menjelang Muktamar ke-35

Ia menekankan benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk udang NTB diterima di pasar internasional.