Wacana penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit dan hasil tambang mendapat beragam respons dari pemerintah, pelaku industri, hingga kalangan ekonom.

Kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, namun perlu dirancang matang agar tidak mengganggu kepastian usaha dan iklim investasi.

>>> Cara Mendapatkan Saldo DANA Lewat 7 Game Gratis Paling Terpercaya di Tahun 2026

Pentingnya Keseimbangan dalam Kebijakan

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tata kelola perdagangan komoditas harus mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

"Setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat," kata Huda dalam diskusi bertajuk "Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional" yang ditayangkan TV Tempo, Rabu (24/6/2026).

Menurut Huda, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perdagangan komoditas dunia.

Namun, keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi serta koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, industri, dan lembaga kajian, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah, serta Nailul Huda dari CELIOS.

Ferry Irawan menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perdagangan yang lebih baik dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Ferry.