Pemerintah masih memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui APBN. Namun, pengamat transportasi menilai subsidi ini kerap meleset dari target sosial yang diharapkan.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahun.

>>> Aroma Tubuh Pasangan Bisa Tentukan Kelanjutan Hubungan Asmara

Hal ini dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi masyarakat.

Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, yakni 40 persen. Namun, data Kementerian ESDM menunjukkan 93 persen subsidi BBM justru dinikmati kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi.

Sisanya hanya 4 persen untuk transportasi barang dan 3 persen untuk transportasi umum penumpang. Menurut Djoko, kondisi ini ironis karena subsidi seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu.

Percepatan Transportasi Umum Daerah

Djoko menilai solusi strategis adalah percepatan program transportasi umum di daerah. Langkah ini penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencontohkan keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan 20 tahun. Program serupa perlu diimplementasikan di daerah agar sistem transportasi publik mapan.

>>> Jerman Gasak Curacao 7-1, Rekor Kemenangan Terbesar Piala Dunia Belum Goyah

Sayangnya, dari 514 pemerintah daerah, baru 45 Pemda atau sekitar 9 persen yang membenahi transportasi umum.

Dari jumlah itu, hanya dua Pemda yang masih bergantung pada APBN, yaitu Balikpapan dan Manado.

Djoko juga menyoroti rencana subsidi Rp5 juta untuk motor listrik. Menurutnya, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk menstimulus Pemda membenahi transportasi publik.

Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, sasarannya harus dikoreksi, yakni diprioritaskan untuk pulau kecil dan kawasan 3TP yang sulit pasokan BBM.

Dengan transportasi umum yang baik, masyarakat bisa menikmati tarif murah atau gratis bagi pelajar, buruh, lansia, dan disabilitas.

>>> Viral Selebgram Thailand Oplas Hidung demi Imbangi Suami Tampan

Djoko menambahkan, transportasi umum juga menjadi jaring pengaman ekonomi dan mitigasi risiko sosial.