Ekonom AS Ungkap Rekomendasi Hapus Subsidi BBM Sejak 1998, Kini Rakyat Protes
Ekonom Amerika Serikat Steve Hanke menyoroti aksi demonstrasi besar di Surabaya yang memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Hanke mengingatkan bahwa sejak 1998, saat ia menjadi penasihat ekonomi Presiden Soeharto, dirinya sudah merekomendasikan agar subsidi BBM dihapus.
>>> Sederet Poin Utama Rancangan Kesepakatan Damai Israel-Lebanon
Menurut profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University itu, jika rekomendasi tersebut dijalankan sejak dulu, subsidi BBM sudah menjadi “sejarah kuno” dan tidak lagi membebani negara.
"#IDNWatch: Setelah kenaikan harga BBM sebesar 30%, protes terhadap Prabowo meluas ke jalanan Surabaya. Sebagai Penasihat Ekonomi Presiden Soeharto, saya merekomendasikan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1998.
Jika subsidi dihapus pada 1998, maka subsidi BBM sudah menjadi sejarah kuno," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu (28/6).
Kenaikan Harga BBM Picu Demonstrasi
Sebagai catatan, harga BBM non-subsidi Pertamax mulai 10 Juni 2026 naik sekitar 32%, dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Gelombang demonstrasi besar pun pecah pada Jumat (26/6/2026) di depan Gedung Negara Grahadi dan DPRD Surabaya.
>>> Pramono-Rano Ungkap 7 Proyek Infrastruktur Jelang 5 Abad Jakarta
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan masyarakat mengatasnamakan Warga Surabaya Turun ke Jalan dengan mengusung tagline #IndonesiaSekarat.
Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, menyebut aksi ini sebagai kelanjutan dari perlawanan sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM semakin membebani pelaku usaha kecil.
“Hari ini adalah perpanjangan atau napas dari perlawanan Kota Surabaya. Saya merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik, yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya.
Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil,” katanya, Jumat.
>>> Hasil Piala Dunia 2026: Imbang vs Kolombia, Portugal di Jalur Neraka
Salah satu tuntutan utama massa adalah agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Update Terbaru
Chris Brown Diperintahkan Bayar Rp13 Miliar Akibat Serangan Anjing
Rabu / 01-07-2026, 09:45 WIB
Jadwal Baru Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia, Hydration Break Dihapus
Rabu / 01-07-2026, 09:45 WIB
Prabowo Sematkan Tanda Kehormatan Samkaryanugara ke 2 Satker dan 10 Polda
Rabu / 01-07-2026, 09:45 WIB
Pernikahan Taylor Swift di MSG: Biaya Polisi Capai Rp2,5 Miliar
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
Hujan Lebat dan Badai Petir Tunda Laga Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
Piala Dunia 2026 Buktikan Sepak Bola Tak Bisa Diukur dengan Algoritma
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
Buruh Tolak Kemasan Rokok Polos: Bukan Solusi Tapi Masalah Baru
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
KPK Sita Aset Ketum Pemuda Pancasila Japto Terkait Kasus Rita
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
Mulai Hari Ini, Turis Pulang dari Jepang Bayar Pajak Rp330 Ribu
Rabu / 01-07-2026, 09:42 WIB
BTS Kukuhkan Posisi di Billboard, Artis HYBE Juga Bersinar
Rabu / 01-07-2026, 09:40 WIB
Anggota DPR Usul Pebalap Liar di JLNT Dihukum Sita Motor dan Penjara
Rabu / 01-07-2026, 09:40 WIB
5 Rekor Mbappe usai Cetak Brace di Prancis vs Swedia
Rabu / 01-07-2026, 09:40 WIB
MA AS Tolak Perintah Trump Akhiri Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
Rabu / 01-07-2026, 09:36 WIB
Manuel Neuer Pensiun dari Timnas Jerman Usai Tersingkir di Piala Dunia 2026
Rabu / 01-07-2026, 09:35 WIB






