Penundaan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan selama lima tahun terakhir berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, mengatakan tidak menaikkan iuran bukan berarti menghilangkan beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

>>> Metode Akustik Baru Deteksi Terowongan Tersembunyi di Bawah Jalan

"Menunda penyesuaian iuran bukan berarti menghilangkan beban, melainkan memindahkannya ke fiskal negara," ujarnya kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rizal, ketika biaya klaim terus meningkat sementara pendapatan iuran stagnan, pemerintah pada akhirnya harus menyediakan tambahan dukungan APBN.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya.

Ketimpangan Biaya dan Iuran

Rizal menilai ketimpangan antara pertumbuhan biaya layanan kesehatan dan penerimaan iuran selama lima tahun terakhir menjadi tantangan bagi keberlanjutan pembiayaan JKN.

Inflasi biaya kesehatan mencapai 9-11% per tahun, sehingga secara kumulatif biaya pelayanan diperkirakan meningkat lebih dari 50%.

>>> XLSmart Perluas Jaringan 5G di Kalimantan, Kini Jangkau 55 Daerah

Di sisi lain, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur iuran.

Pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan biaya pelayanan, kemampuan bayar peserta, serta besaran subsidi agar kebijakan tetap berkelanjutan.

"Penyesuaian iuran seharusnya berbasis kajian aktuaria dan bukan sekadar keputusan administratif," kata Rizal.

Meski demikian, solusi paling realistis bukan hanya menaikkan iuran atau menambah subsidi APBN, melainkan melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan kesehatan.

>>> Sosok Ustadzah Hajar di TikTok Diduga Buatan AI, Bikin Heboh

"Prioritas utama adalah meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan klaim dan fraud, memperluas kepesertaan aktif, serta memperbaiki tata kelola pembiayaan kesehatan," ujarnya.