Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.029.874.376.628 atau Rp1,029 triliun dari Kejaksaan Agung.

Penyerahan dilakukan di Kantor Kejagung, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

>>> Belanda Gagal Pertahankan Keunggulan, Ditahan Imbang Jepang 2-2

Dana tersebut merupakan hasil penelusuran dan pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Sumber dana mencakup hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, penelusuran aset tanah dan bangunan Rp30,9 miliar, serta pelacakan aset perkara korupsi terpidana Eddy Tansil yang mengembalikan Rp51,6 miliar.

Kejaksaan Agung juga menyerahkan uang hasil lelang senilai Rp19,1 miliar langsung kepada korban.

Apresiasi Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung.

Menurutnya, langkah ini membuktikan penegakan hukum di Indonesia tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara.

"Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara.

>>> Purple Day 2026 Angkat Tema If I Can, You Can untuk Lawan Stigma Epilepsi

Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Purbaya.

Keberhasilan menarik kembali dana dari perkara Eddy Tansil yang sudah berjalan puluhan tahun menjadi perhatian utama.

Purbaya menegaskan bahwa waktu tidak menghapus hak negara atas aset hasil tindak pidana korupsi.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar.

Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang," ujar Purbaya.

Penyelamatan keuangan negara ini terwujud berkat sinergi antarinstansi pemerintah.

>>> Tornado Ancam Markas Timnas Inggris di AS, Pemain Diimbau Berlindung

Kemenkeu berkomitmen mengelola seluruh dana hasil pemulihan aset secara transparan, tertib, dan akuntabel guna memperkuat kapasitas fiskal nasional.