Proses balik nama sertifikat tanah tidak hanya berlaku pada transaksi jual-beli. Langkah ini juga mengikat pada aset properti yang diperoleh melalui jalur pewarisan.

Ketika orang tua meninggal dunia, aset tanah atau rumah tidak secara otomatis beralih menjadi hak milik sah para ahli waris.

>>> Blibli Luncurkan House of Scent untuk Atasi Keraguan Belanja Parfum Online

Peralihan hak waris sangat krusial untuk menjamin legalitas kepemilikan di mata hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman memetakan sejumlah risiko fatal jika ahli waris menunda pengurusan balik nama dokumen properti tersebut.

Risiko Menunda Balik Nama Sertifikat Warisan

Dampak pertama dari kelalaian ini adalah tingginya potensi konflik internal. Tanah warisan yang belum jelas kepemilikan barunya sangat rawan menjadi objek sengketa antar-ahli waris.

Selain memicu perselisihan, aset tersebut juga membeku secara ekonomis. Properti tidak dapat diperjualbelikan, dijadikan agunan perbankan, ataupun diwariskan kembali karena status pemilik lamanya sudah wafat.

Aktivitas administratif terkait aset juga akan lumpuh total.

Ahli waris dipastikan tidak bisa melakukan pengubahan data fisik maupun melakukan pemecahan bidang tanah sebelum nama sertifikat resmi diganti.

>>> Kenaikan Harga Pertamax Green 95 Picu Pertanyaan soal Keekonomian Bioetanol

Segala pengurusan izin, pengukuran ulang lahan, hingga urusan legalitas lainnya akan menghadapi jalan buntu akibat kendala dokumen kepemilikan yang belum diperbarui.

Berkas Persyaratan Peralihan Hak Pewarisan

Masyarakat dapat menghindari deretan masalah tersebut dengan mendatangi Kantor Pertanahan yang membawahi wilayah lokasi tanah. Pengajuan peralihan hak membutuhkan sejumlah dokumen resmi.

Pemohon wajib menyertakan formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta dibubuhi tanda tangan di atas meterai cukup. Surat kuasa juga diperlukan apabila proses pengurusan didelegasikan kepada pihak lain.

Berkas identitas berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari seluruh ahli waris serta penerima kuasa harus dilampirkan setelah dicocokkan dengan dokumen asli oleh petugas loket.

Sertifikat tanah asli, Surat Keterangan Waris yang sah sesuai regulasi, serta Akta Wasiat Notariel menjadi dokumen inti yang tidak boleh dilewatkan.

Persyaratan terakhir meliputi fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang sudah diverifikasi petugas.

>>> Indo Kordsa Bagikan Dividen Rp90 Miliar di Tengah Lonjakan Laba Kuartal I 2026

Pemohon juga wajib menyerahkan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk tanah bernilai di atas Rp 60 juta, serta bukti bayar uang pemasukan saat pendaftaran hak.