Panitia Kerja (Panja) Penerimaan KEM-PPKF 2027 Komisi XI DPR RI mendorong penguatan sistem perpajakan guna meningkatkan batas bawah target penerimaan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan target penerimaan sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB pada 20 Mei 2026.

>>> PT Bukit Asam Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Bambang Ismawan Jadi Dirut

Kenaikan batas bawah target tersebut mencerminkan optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi sumber pendapatan.

Kebijakan ini bertumpu pada penguatan sistem perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan efisiensi administrasi, dan redistribusi beban pajak yang proporsional.

Pemerintah juga berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi sektor sumber daya alam dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Langkah ini didukung oleh DPR melalui keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan untuk sektor bernilai tambah tinggi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Penegakan Hukum dan Insentif Fiskal

Ketua Panja Penerimaan KEM-PPKF 2027 Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan bahwa penegakan hukum dan insentif fiskal yang terukur sangat penting untuk menjaga daya tarik investasi jangka menengah.

>>> Pemerintah Siapkan Stimulus Redam Dampak Kenaikan Harga Pertamax 92

Sistem perpajakan nasional juga harus diselaraskan dengan perkembangan ekonomi digital, tren global, serta prinsip keadilan hukum untuk mendukung APBN yang kredibel dan berkelanjutan.

Selain itu, DPR menyoroti pengawasan aktivitas ekonomi ilegal berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan big data, kecerdasan buatan (AI), sinergi antarlembaga, dan joint program.

Pemerintah turut didorong mempercepat kemudahan berusaha, memperkuat perpajakan sektor ekonomi digital yang berkeadilan, memberikan insentif pajak yang terarah untuk hilirisasi industri, serta mengoptimalkan pajak e-commerce guna menciptakan level playing field.

"Penguatan penegakan hukum dan pemberian insentif fiskal yang lebih terukur diperlukan untuk menjaga iklim investasi yang atraktif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah," ujar Fauzi Amro dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (11/6/2026).

Optimalisasi pendapatan dari sektor perdagangan elektronik menjadi salah satu fokus utama demi memastikan kesetaraan bagi pelaku usaha digital maupun konvensional seiring pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

>>> Bank Indonesia Naikkan Yield SRBI ke Rekor Tertinggi 7,57 Persen

"Semoga penerimaan negara tahun 2027 bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semua dan tetap menjaga kesehatan Indonesia serta realitas perekonomian tahun 2027," kata Fauzi Amro.