Sebanyak 4.151 personel gabungan dari kepolisian dan militer dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).

Rinciannya, 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI disiagakan. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat.

>>> Antonio Gracias Kantongi Saham SpaceX Senilai Rp 1.000 Triliun

Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan kemacetan lalu lintas di pusat ibu kota.

Budi Hermanto menegaskan bahwa Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," jelasnya.

Kepolisian juga mewaspadai berbagai dinamika lapangan, termasuk kepadatan kendaraan, potensi kriminalitas, serta kemungkinan penutupan jalan secara situasional.

Budi mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi kondusif.

Skema rekayasa arus kendaraan telah disiapkan di sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengurai potensi kemacetan.

>>> Kebun Raya Cibodas Terapkan Tarif Tiket Masuk Berdasarkan PP Baru

"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional.

Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan," tutur Budi.

Sementara itu, pihak penyelenggara demonstrasi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/6), menyatakan bahwa aksi yang mengusung tema 'Menuju Indonesia Bangkrut' hanya akan memicu kepadatan kendaraan sementara waktu.

"Kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam.

>>> PT Pakuwon Jati Tbk Bagikan Dividen Tunai Rp626 Miliar

Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun," jelas Yatalathof.