Fadlul Imansyah Sebut Penentuan Nama Jemaah Haji Kewenangan Kemenag
Senin / 21-09-2026, 22:49 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa penentuan nama jemaah haji yang berangkat merupakan wewenang Kementerian Agama dalam sidang korupsi kuota.
Senin / 21-09-2026, 22:49 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa penentuan nama jemaah haji yang berangkat merupakan wewenang Kementerian Agama dalam sidang korupsi kuota.
Senin / 21-09-2026, 22:43 WIB
Mantan Wamen Imipas Silmy Karim mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan guna mempersoalkan sah atau tidaknya upaya paksa dan penyitaan KPK.
Senin / 21-09-2026, 20:28 WIB
Presiden Xi Jinping memecat dua jenderal top militer China karena kasus dugaan korupsi besar-besaran di tubuh Partai Komunis.
Senin / 21-09-2026, 19:00 WIB
Habib Rizieq Shihab memberikan peringatan keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi, mafia, dan oligarki.
Senin / 21-09-2026, 18:49 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni yang diduga berasal dari pihak swasta.
Senin / 21-09-2026, 16:28 WIB
Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut hukuman 8,5 tahun penjara oleh Jaksa KPK atas kasus korupsi proyek DJKA serta pemerasan perangkat desa.
Senin / 21-09-2026, 14:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dugaan pencairan dana operasional fiktif Pemprov Papua era Lukas Enembe mencapai triliunan rupiah.
Senin / 21-09-2026, 13:28 WIB
Sidang putusan delapan terdakwa kasus korupsi LPEI digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan kerugian negara mencapai Rp992,82 miliar.
Senin / 21-09-2026, 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah memberikan peringatan dini kepada Kementerian ATR/BPN sebelum operasi tangkap tangan kasus HGB Summarecon.
Senin / 21-09-2026, 08:42 WIB
KPK Malaysia menyelesaikan penyidikan kasus KLVC dan menangkap mantan petinggi FELDA serta FIC dalam operasi besar Op Fella.
Minggu / 20-09-2026, 21:07 WIB
Guru Besar UGM Gabriel Lele menilai korupsi di ATR BPN terjadi akibat monopoli kewenangan yang kuat serta tingginya nilai bisnis pertanahan.
Minggu / 20-09-2026, 06:49 WIB
Sebelum kantornya dikaitkan dengan penggeledahan KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ternyata sudah mengundurkan diri dari pengurus Partai Golkar.