Mencuatnya kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian ATR BPN menyoroti kelemahan sistem administrasi pertanahan nasional.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai membuat monopoli kewenangan pada lembaga ini rentan memicu praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, menyebutkan bahwa kerawanan tersebut muncul karena seluruh otoritas terkonsentrasi.

Menurut Gabriel, situasi di mana administrasi pertanahan hanya diselenggarakan oleh satu lembaga menciptakan ruang diskresi yang sangat luas bagi birokrasi.

Kondisi itu memberikan keleluasaan kepada oknum pejabat untuk menimbang keuntungan pribadi sebelum mengeksekusi kewenangan yang mereka miliki.

Risiko penyimpangan tersebut semakin besar karena sektor pertanahan melibatkan aset bernilai ekonomi tinggi serta perputaran uang yang masif.

Transaksi komersial perkotaan dan korporasi besar bisa menyentuh angka ratusan juta hingga miliaran rupiah di setiap pengurusannya.

Besarnya nilai transaksi ini menjadi godaan kuat bagi pemegang otoritas untuk memanfaatkan celah kewenangan demi kepentingan tertentu.

Gabriel juga menemukan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha, birokrat, dan politisi dalam pengelolaan sumber daya bernilai tinggi.

Pengusaha mengandalkan uang untuk mempercepat proses birokrasi yang rumit, sementara birokrat memegang kendali lapangan dan politisi membutuhkan modal.