Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan suap.

Di tengah proses hukum tersebut, terungkap fakta bahwa Nusron telah meninggalkan posisi kepengurusannya di Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Nusron sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak beberapa bulan lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji juga mengonfirmasi informasi perihal mundurnya Nusron dari jajaran pengurus pusat.

Sarmuji menyatakan bahwa Nusron telah menemui secara langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Meski demikian, Sarmuji mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik keputusan pengunduran diri tersebut.

Walau tidak lagi tercatat sebagai pengurus DPP, Nusron dipastikan masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

Sebelumnya, Nusron menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian dalam struktur periode 2024-2029.

Kabar pengunduran diri ini bersamaan dengan langkah KPK mengusut kasus dugaan suap pengurusan hak blokir.

Penyidik KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN guna mencari barang bukti terkait perkara.

Lembaga antirasuah tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa ruang kerja Nusron Wahid tidak termasuk lokasi yang digeledah.

Dalam penanganan perkara itu, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dengan empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Nusron.

Nusron menyatakan akan kooperatif serta menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum tersebut kepada pihak KPK.

Ia juga berharap pengusutan kasus ini mampu mendorong percepatan perbaikan pelayanan di lingkungan kantor pertanahan.