APBN 2027 Resmi Disahkan DPR dengan Belanja Rp4.106 Triliun
Selasa / 29-09-2026, 11:42 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi mengesahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna ke-7 di Jakarta.
Selasa / 29-09-2026, 11:42 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi mengesahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna ke-7 di Jakarta.
Selasa / 29-09-2026, 01:42 WIB
Belanja pemerintah untuk program prioritas MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai menguras APBN dan belum membawa dampak ekonomi signifikan.
Sabtu / 26-09-2026, 05:14 WIB
IEA mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program Koperasi Merah Putih karena dinilai membebani APBN hingga Rp240 triliun dan mematikan UMKM.
Sabtu / 26-09-2026, 00:00 WIB
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelaraskan surat utang jangka pendek pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia guna mencegah ketimpangan yield.
Jumat / 25-09-2026, 20:14 WIB
Kementerian Keuangan memastikan tagihan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dibayar setelah verifikasi fisik lapangan selesai.
Jumat / 25-09-2026, 18:55 WIB
DPR menyetujui anggaran Rp23,0 triliun untuk gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu pada APBN 2027 mendatang.
Kamis / 24-09-2026, 18:42 WIB
Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah resmi sepakat membawa postur RUU APBN 2027 ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.
Kamis / 24-09-2026, 12:42 WIB
Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap dipertahankan hingga akhir 2026 berkat buffer APBN yang mampu meredam tekanan harga minyak dunia.
Kamis / 24-09-2026, 10:07 WIB
Ketahanan energi Indonesia diuji akibat gangguan pada dua jalur pasokan minyak global yang mengancam harga BBM, APBN, hingga inflasi jangka panjang.
Rabu / 23-09-2026, 22:59 WIB
Pemerintah membeberkan strategi pengelolaan APBN untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen melalui penguatan investasi, efisiensi belanja, dan optimalisasi penerimaan.
Minggu / 20-09-2026, 08:46 WIB
Pemerintah menegaskan sikapnya untuk menjaga batas defisit APBN di bawah 3 persen guna mempertahankan kredibilitas fiskal di tengah usulan DPR untuk mengkaji ulang regulasi tersebut.
Sabtu / 19-09-2026, 18:31 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan impor BBM dilakukan dengan mencari harga yang lebih murah tanpa membebani APBN.