DPR RI telah memberikan persetujuan resmi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu.

Kelompok pegawai tersebut rencananya akan dialihkan statusnya menjadi penuh waktu.

Pengalihan status itu direncanakan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Pengajuan Anggaran dan Penjelasan Kementerian Terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan dana sebesar Rp23,0 triliun.

Dana tersebut diajukan guna mendukung proses perubahan status pegawai yang bersangkutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan keterangan resmi mengenai hal ini.

Ia menyatakan bahwa persetujuan dari pihak legislatif memastikan hak-hak pegawai sudah aman.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Abdul Mu'ti pada hari Kamis tanggal 24 September 2026.

Lebih lanjut, ia meminta para guru yang berstatus paruh waktu agar mulai mempersiapkan diri.

Persiapan ini dilakukan dalam rangka menghadapi proses peralihan status tanpa harus mengikuti tes.

Pemerintah daerah juga diimbau untuk segera mengajukan formasi baru tanpa ada keraguan.

Ketentuan Resmi dan Mekanisme BKN

Badan Kepegawaian Negara turut memberikan penegasan terkait regulasi yang berlaku.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Wisudo Putro Nugroho menyampaikan penjelasan tersebut.

Penjelasan itu merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme alih status pegawai secara jelas dan terperinci.

Aturan ini menyebutkan bahwa peralihan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan ujian.

Keterangan ini disampaikan oleh Wisudo Putro Nugroho kepada JPNN pada Senin 21 September 2026.