Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menata ulang penerbitan surat utang jangka pendek pemerintah.

Langkah tersebut mencakup pengelolaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang dilakukan pada hari Kamis.

Kebijakan koordinasi ini bertujuan menyelaraskan instrumen pembiayaan negara untuk tahun anggaran berikutnya.

Upaya ini juga dirancang secara khusus untuk mencegah ketimpangan yield yang terlalu besar di pasar keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan bahwa premi pada instrumen SRBI kini sudah bergerak menurun.

Penurunan premi tersebut membuat posisi instrumen menjadi semakin sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar.

Penyelarasan ini merespons dinamika pengelolaan moneter dan fiskal yang terjadi pada periode sebelumnya.

Badan Anggaran DPR juga telah menyepakati postur RAPBN 2027 dengan target defisit sebesar Rp671,2 triliun.

Besaran defisit tersebut setara dengan 2,4 persen terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan.

Pengesahan anggaran belanja kementerian dan lembaga tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp52,2 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diimbangi oleh pemotongan belanja non-K/L sebesar Rp43,1 triliun secara keseluruhan.

Pemotongan belanja itu mencakup pemangkasan subsidi energi dengan nilai mencapai Rp11,4 triliun.

Regulasi baru APBN 2027 mewajibkan pemerintah mengantongi persetujuan DPR sebelum menambah penerbitan SBN.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan ekonomi Indonesia pada semester kedua 2026 tumbuh di atas 5,5 persen.

Proyeksian tersebut didasarkan pada realisasi semester pertama 2026 yang telah mencapai angka 5,45 persen.