Kementerian Keuangan memastikan pembayaran tagihan pembiayaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih kepada bank anggota Himbara tetap dijalankan.

Langkah pelunasan tersebut dilakukan setelah proses verifikasi serta validasi pembangunan fisik di lapangan selesai dikerjakan secara tuntas.

Anggaran untuk pembayaran utang pembangunan koperasi tersebut telah dialokasikan sejak penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa ketersediaan dana pembiayaan tersebut sudah dipastikan ada dan tersedia.

Pemeriksaan fisik bangunan di lapangan dilaksanakan secara sinergis oleh Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Tahapan verifikasi serta validasi ini menjadi syarat utama sebelum pencairan dana pembayaran resmi disalurkan kepada pihak perbankan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 sebagai landasan hukum tata cara penyaluran dana alokasi.

Aturan tersebut menetapkan limit pembiayaan bank maksimal Rp 3 miliar per unit gerai dengan suku bunga 6 persen per tahun.

Masa tenggang pembayaran untuk program percepatan pembangunan gerai serta pergudangan tersebut diberikan hingga 12 bulan.

Skema pembiayaan program prioritas ini turut dipantau langsung oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara berkelanjutan.