Pemerintah resmi memperkenalkan buku saku berjudul 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026 sebagai panduan ringkas bagi masyarakat dalam memahami program pengentasan kemiskinan.

Buku setebal 82 halaman itu memuat arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga nol persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa penyusunan buku tersebut berangkat dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpijak pada konstitusi.

“Sesuai dengan semangat Bapak Presiden yang ingin mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Semangat yang dilakukan Bapak Presiden ini adalah semangat yang berlandaskan konstitusi,” ujar Angga dalam peluncuran di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, buku saku itu menggambarkan peran negara dalam mendampingi warga sejak sebelum lahir hingga usia lanjut, melalui berbagai skema perlindungan sosial.

Selain sebagai panduan, dokumen tersebut juga disiapkan untuk memastikan informasi kebijakan pemerintah tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat.

“Kami harus memastikan bahwa setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah pemerintah yang diambil, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, sampai kepada telinga masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” kata Angga.

Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menambahkan buku ini juga berfungsi sebagai alat transparansi sekaligus rujukan praktis bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan.

Menurut dia, penyajian informasi dibuat sederhana agar publik mudah memahami hak serta mekanisme yang tersedia.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari.

Seluruh program bantuan dalam buku tersebut terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis penyaluran bantuan.

Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus mencegah tumpang tindih penerima bantuan.

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” kata Qodari.