Telegram Mutasi Kapolri Goyang 25 Jabatan, Ada Apa di Balik Penarikan Dua Jenderal dari KSP?
Sebanyak 25 perwira tinggi dan menengah Polri bergeser jabatan lewat telegram mutasi yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Yang paling menyita perhatian, dua jenderal bintang tiga ditarik dari Kantor Staf Presiden.
Kedua jenderal itu adalah Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan. Selain KSP, mutasi menyentuh Bareskrim dengan nama-nama seperti Brigjen Moh. Irhamni dan Kombes Yuyan Priatmaja, Densus 88 lewat Kombes Fachrul Sugiarto yang menempati jabatan baru, serta sejumlah polda.
Alasan resmi yang disampaikan adalah pengembangan karier dan penyegaran organisasi.
Muncul di Tengah Perkara Dugaan Penyadapan
Mutasi ini terbit pada saat Bareskrim sedang menyidik dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara dugaan itu, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Empat tersangka dimaksud antara lain Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala KSP dan mantan Kapolri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Penetapan ini menyangkut dugaan perbuatan, dan statusnya masih tersangka, belum merupakan putusan bersalah.
Sangkaan yang dikenakan meliputi Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun, ditambah Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Kaitan antara waktu mutasi dan penyidikan dugaan tersebut menjadi bahan perbincangan publik. Namun secara kelembagaan, mutasi disampaikan sebagai bagian dari pembinaan karier, sementara perkara dugaan penyadapan tetap berjalan melalui proses penyidikan yang terpisah.
Posisi yang Tersentuh Bukan Posisi Sembarangan
Yang membuat telegram ini menyedot perhatian adalah profil posisi yang bergeser. Dua kursi bintang tiga di Kantor Staf Presiden, sejumlah jabatan di Bareskrim, posisi di Densus 88, hingga jabatan di beberapa polda berubah dalam satu paket berisi 25 perwira tinggi dan menengah.
Di saat yang sama, empat tersangka dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data menghadapi sangkaan berlapis dari KUHP dan UU ITE. Penting ditegaskan kembali: seluruh sangkaan itu masih dugaan yang harus dibuktikan penyidik di pengadilan, dan para tersangka mempunyai hak membela diri. Mutasi dan penyidikan adalah dua proses berbeda yang kebetulan berjalan beriringan.
Update Terbaru
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






