Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru terkait distribusi bahan bakar minyak bersubsidi pada April 2026. Aturan ini berdampak langsung pada mekanisme pembelian BBM seperti Pertalite dan Solar di SPBU.

Salah satu perubahan utama adalah penggunaan sistem digital berbasis QR Code melalui aplikasi MyPertamina untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Pembatasan dan Sistem Baru BBM Subsidi

Mulai awal April 2026, pembelian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga distribusi, mengurangi penyalahgunaan, serta meningkatkan transparansi konsumsi energi di masyarakat.

Setiap transaksi kini wajib menggunakan QR Code yang terhubung dengan data pengguna dan kendaraan.

Kewajiban Daftar MyPertamina

Pendaftaran dalam sistem MyPertamina menjadi syarat utama bagi masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi.

Kendaraan yang belum terdaftar atau tidak memiliki QR Code tidak dapat melakukan transaksi BBM subsidi di SPBU.

Syarat Pendaftaran Subsidi BBM

Beberapa dokumen perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran.

  • Kartu Tanda Penduduk
  • STNK kendaraan
  • Foto kendaraan
  • Data kendaraan lengkap

Dokumen ini digunakan untuk proses verifikasi agar kendaraan terdaftar sebagai penerima subsidi.

Cara Daftar MyPertamina

Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui langkah berikut:

  1. Akses situs subsiditepat.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
  2. Buat akun menggunakan NIK
  3. Lengkapi data diri
  4. Unggah dokumen yang diminta
  5. Masukkan data kendaraan
  6. Tunggu proses verifikasi
  7. Unduh QR Code setelah disetujui

QR Code tersebut akan digunakan setiap kali melakukan pengisian BBM subsidi.

Tips Agar Pengisian BBM Lancar

Agar tidak mengalami kendala saat di SPBU, perhatikan beberapa hal berikut:

  • Pastikan akun sudah terverifikasi
  • Simpan QR Code di ponsel
  • Gunakan data kendaraan yang sesuai
  • Pastikan perangkat dalam kondisi siap digunakan

Pengawasan Distribusi Semakin Ketat

Penerapan sistem digital ini menjadi bagian dari upaya pengawasan distribusi energi yang lebih terkontrol.

Dengan pencatatan berbasis data, pemerintah dapat memantau penggunaan BBM subsidi secara lebih akurat.