Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mendapat penolakan tegas dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), menjadi forum Kapolri menyampaikan sikap terbuka terkait desain kelembagaan Polri ke depan.

Kapolri Tegaskan Independensi Polri

Jenderal Listyo Sigit menegaskan Polri sejak awal reformasi ditempatkan sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan sejajar dengan kementerian.

Menurutnya, posisi tersebut merupakan hasil pembelajaran panjang dari sejarah ketatanegaraan Indonesia yang tidak bisa diabaikan.

Dalam forum itu, Kapolri melontarkan pernyataan yang menarik perhatian anggota dewan dengan menegaskan penolakannya terhadap wacana subordinasi kelembagaan.

“Kalau Polri harus berada di bawah kementerian, lebih baik saya jadi petani,” ujar Listyo Sigit di hadapan Komisi III DPR RI.

DPR Satu Suara Tolak Wacana Subordinasi

Sikap Kapolri tersebut mendapat dukungan luas dari mayoritas anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat kerja.

Para legislator menilai, baik secara konstitusional maupun historis, Polri memang dirancang sebagai institusi negara yang independen.

Anggota Komisi III juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika Polri pernah berada dalam satu atap dengan militer.

Periode tersebut dinilai menyisakan persoalan serius, mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga lemahnya akuntabilitas penegakan hukum.

Reformasi 1998 Jadi Titik Balik

Pemisahan Polri dari TNI pada era Reformasi 1998 dipandang sebagai tonggak penting pembentukan institusi kepolisian sipil yang mandiri.

DPR menilai semangat reformasi itu tidak boleh ditarik mundur melalui perubahan struktur yang fundamental.

Penempatan Polri di bawah kementerian dikhawatirkan mengaburkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Baca juga: Sosok Arxyad Sam Albanjari Disorot Publik usai Namanya Dikaitkan Isu Whip Pink dan Kematian Lula Lahfah