Tiga Jaksa di Kalimantan Selatan Diberhentikan Sementara Usai Jadi Tersangka KPK dalam Kasus Pemerasan Pejabat Daerah
Rincian penerimaan Tri Taruna meliputi:
Rp930 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU pada tahun 2022
Rp140 juta dari rekanan proyek pada tahun 2024
Temuan ini menggarisbawahi kemungkinan bahwa praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang telah berlangsung secara berulang dan sistematis di lingkungan Kejari HSU, bahkan sebelum Albertinus menjabat.
Bayang-bayang Korupsi di Institusi Penegak Hukum
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kejaksaan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Alih-alih menegakkan hukum, ketiga jaksa tersebut justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Masyarakat Hulu Sungai Utara, yang seharusnya dilindungi oleh penegak hukum, justru menjadi korban dari praktik eksploitasi kekuasaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik, justru dikuras demi memenuhi ambisi pribadi segelintir oknum.
Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas: seberapa kuat mekanisme pengawasan internal di tubuh kejaksaan? Apakah ada celah struktural yang memungkinkan praktik semacam ini berlangsung tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun?
Harapan untuk Reformasi Internal dan Transparansi
Langkah cepat Kejaksaan Agung dalam menonaktifkan para tersangka patut diapresiasi. Namun, langkah tersebut hanyalah permulaan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, rotasi pejabat, serta mekanisme pelaporan internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan dan persidangan oleh KPK juga menjadi kunci penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Publik berhak tahu siapa saja yang terlibat, bagaimana modusnya bekerja, dan apa sanksi yang layak diberikan.
Kasus ini bukan hanya soal tiga oknum jaksa, tetapi juga ujian bagi integritas seluruh sistem hukum Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius dan menyeluruh, maka kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum—yang selama ini rapuh—bisa runtuh sepenuhnya.
Update Terbaru
Epson Rilis Tiga Printer EcoTank Baru, Bodi 20 Persen Lebih Ringkas
Rabu / 18-11-2026, 22:21 WIB
Galaxy Tab S10 FE One UI 9.0 Update Mulai Meluncur ke Negara Lain
Rabu / 18-11-2026, 22:16 WIB
Galaxy Tab A11+ Mulai Terima Pembaruan One UI 9.0 Berbasis Android 17
Rabu / 18-11-2026, 22:15 WIB
Jadi Saksi Sidang, Fitri Salhuteru Ingin Ruben Sarwendah Damai
Rabu / 18-11-2026, 22:07 WIB
Inggris Bekukan Aset 8 Perusahaan Israel Pendukung Permukiman
Rabu / 18-11-2026, 22:01 WIB
Iran Ancam Balas Serangan Nuklir AS dengan Kekuatan Setara
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kilang Migas PPSDM Cepu Blora Meledak, Polisi Selidiki Penyebab
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo, TNAP Masih Tunggu Arahan Pusat
Rabu / 18-11-2026, 22:00 WIB
Kalah Split Decision, Bilal Hasan Evaluasi Strategi Lawan Gurule
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Gus Ipul Sebut Lokasi Sekolah Rakyat Berimpitan Hutan Kota
Rabu / 18-11-2026, 21:57 WIB
Pembaruan Data Kementerian Perkuat Validitas Penerima Program Makan Bergizi Gratis
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Kandungan Pestisida Lebihi Batas, Taiwan Tarik Merica Ladaku
Rabu / 18-11-2026, 21:56 WIB
Menko Dudung: Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan
Rabu / 18-11-2026, 21:50 WIB
UMP DKI Jakarta 2027 Masih Alot, Pramono Pasang Target Jumat
Rabu / 18-11-2026, 21:49 WIB






