Pemerintah secara resmi mencabut izin pemanfaatan kawasan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Wilayah operasional perusahaan yang dicabut tersebut memiliki luas areal kerja sekitar 338.536 hektar.

Areal pencabutan izin tersebut terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Keputusan ini ditetapkan langsung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026.

Surat keputusan tersebut resmi diterbitkan pada tanggal 19 November 2026.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan informasi pencabutan izin itu melalui siaran pers.

Siaran pers resmi dari Satgas PKH tersebut dirilis pada hari Jumat tanggal 20 November 2026.

Pencabutan izin dilakukan karena pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran serius di wilayah operasional perusahaan.

Temuan pelanggaran tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang.

Satgas PKH juga menemukan adanya perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan kelola perusahaan.

Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar di lokasi tersebut.

Petugas menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar di wilayah kerja itu.

Pelanggaran tersebut juga mencakup persoalan perlindungan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera di wilayah Riau.

Dengan pencabutan perizinan ini, seluruh kegiatan operasional di areal izin PT RAPP dihentikan.

Kawasan hutan tersebut kini kembali berada dalam penguasaan penuh oleh negara.

Perusahaan tetap memikul tanggung jawab hukum atas berbagai pelanggaran yang telah ditemukan.

PT RAPP juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.

Di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH turut mendapati dugaan pelanggaran lainnya.

Pelanggaran itu melibatkan PT Gemilang Sawit Lestari terkait aktivitas pabrik kelapa sawit nonkebun.