Mabes Polri resmi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.

Sidang ini terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan sidang digelar di ruang Biro Wabprof Lantai 2 Gedung Propam Polri sejak pukul 09.00 WIB.

"Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," ujarnya dalam konferensi pers.

Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup. Awak media yang berjaga juga tidak melihat Irjen Eko Hadi memasuki Gedung Propam sebelum menjalani sidang.

Susunan Majelis dan Dugaan Pelanggaran

Trunoyudo menjelaskan sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo.

Posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.

I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Akses ilegal itu dilakukan dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt.