Dari 61 emiten yang masuk kategori tersebut, sebanyak 31 perusahaan telah menjalani pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran pidana.

Dalam pemeriksaan DSSA untuk periode transaksi 2023 hingga 2026, OJK meminta keterangan dari 12 direksi perusahaan efek, 15 individu, dan 11 badan hukum asing.

Penelusuran tersebut mencakup transaksi dan aliran dana yang berkaitan dengan perdagangan saham perusahaan.

Hasan menjelaskan hasil pemeriksaan menemukan indikasi transaksi yang memengaruhi pembentukan harga saham DSSA.

"OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa.

Tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan signifikan," jelas Hasan.

Pada kasus berbeda, pemeriksaan penawaran umum perdana saham BREN dan CUAN menemukan indikasi pengaturan alokasi saham sejak tahap perencanaan.

Pemeriksaan melibatkan lima direksi perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi, tiga bank kustodian, serta tujuh pihak terkait penjatahan pasti.

Hasan memaparkan temuan mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.

"OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan bagi sekelompok pihak yang berkaitan dengan pemegang saham pengendali," papar Hasan.

Temuan tersebut mencakup dugaan penyamaran identitas dalam pemesanan saham. Kondisi itu menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi dan membatasi jumlah saham yang tersedia bagi masyarakat atau free float.

Penindakan OJK juga menyasar kasus perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR).

Pemeriksaan terhadap transaksi periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023 mengidentifikasi dugaan manipulasi yang melibatkan 20 rekening nasabah.