Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Wahyu menegaskan bahwa proses hukum tetap harus memperhatikan hak-hak pihak yang diperiksa.

"Penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa regulator memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

"OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten," kata Wahyu.

Rangkaian Penindakan dan Sanksi Lainnya

Dalam perkembangan penegakan hukum lainnya, OJK pada Oktober 2026 menjatuhkan sanksi administratif senilai total Rp2,1 triliun kepada tiga perusahaan terbuka.

Ketiganya adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, merinci sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan regulator.

"OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,5 triliun atau USD83,3 juta kepada DSSA, sebesar Rp500 miliar atau USD27,8 juta kepada BREN, dan sebesar Rp100 miliar atau USD5,6 juta kepada CUAN," tegas Hasan Fawzi.

Pemeriksaan terhadap kelompok saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi juga diperluas.