Wahyu menjelaskan karakteristik pelanggaran dalam perkara tersebut.

"Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham di bursa efek," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menghitung keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dalam perkara PANR mencapai Rp5.073.291.914.

Regulator memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut oleh Satrijanto Tirtawisata.

Selain itu, Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenai larangan beraktivitas di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.

OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam transaksi tersebut.

Wahyu menjelaskan dasar penerapan tindakan terhadap rekening efek yang berkaitan dengan perkara PANR. "Perintah penutupan rekening tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan OJK," ujarnya.

Penindakan terhadap berbagai perkara tersebut juga mencakup kasus PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) terkait laporan keuangan periode 2017 hingga 2020 serta pelanggaran oleh Lianiwati, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

Wahyu menyebut penetapan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan karakteristik masing-masing pelanggaran.

"Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pelaku pasar, dan pelindungan investor guna memastikan perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penentuan tindakan administratif mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, tanggung jawab pihak terkait, serta kepentingan perlindungan investor.

"Hal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, karakteristik pelanggaran, dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Wahyu.

Dalam keterangannya mengenai kebijakan penegakan hukum, Wahyu menegaskan konsistensi regulator dalam menangani pelanggaran pasar modal.