Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengambil langkah tegas terhadap PSSI. FFI resmi mengajukan surat keberatan atas SK penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum, menyebut keputusan itu cacat hukum, dan menembuskan suratnya ke FIFA dan AFC.

SK yang dipersoalkan adalah SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026, yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI. FFI menilai keputusan tersebut bermasalah secara formil maupun materiil, dan membeberkan lima poin keberatan dalam dokumen resminya.

Keberatan pertama menyangkut kewenangan. Menurut FFI, pemberhentian Ketua Umum adalah hak mutlak Kongres FFI, sedangkan aturan penunjukan Plt. hanya berlaku untuk Asosiasi Provinsi yang mengalami kekosongan jabatan. Karena itu, FFI menilai PSSI telah melampaui kewenangan statuta.

Lima Poin yang Dipersoalkan FFI

Selain soal kewenangan, FFI menilai PSSI mengabaikan rekomendasinya sendiri yang sebelumnya mengakui pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui forum kongres. FFI juga menyebut SK terbit tanpa prosedur hukum yang adil, karena tidak mencantumkan jenis pelanggaran, tanpa tiga kali teguran tertulis Badan Yudisial, dan merampas hak membela diri.

Keberatan keempat menyangkut kecermatan hukum. Menurut FFI, SK tersebut tidak merujuk pasal spesifik, dan pencabutan dokumen penetapan di dalamnya tidak jelas nomor maupun tanggalnya.

Keberatan kelima berkaitan dengan angka kuorum permohonan KLB. FFI menilai ada kejanggalan karena klaim awal menyebut 48 surat, yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub, sementara pernyataan Plt. pada 13 November lalu menyebut 40 voters. FFI juga menduga ada tekanan oknum Exco PSSI terhadap pengurus daerah.

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusannya masih sah secara hukum berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.