"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," tegas Michael.

FFI Tidak Menolak KLB, Minta Mekanisme Imparsial

Meski mengajukan keberatan, Michael menegaskan FFI tidak anti terhadap KLB. Jika seluruh dokumen permohonan diserahkan secara transparan dan terbukti sah memenuhi syarat minimal dua pertiga pemilik hak suara, FFI siap memanggil dan menggelar KLB sesuai koridor AD/ART.

FFI mendesak PSSI mencabut SK tersebut, menjaga status quo, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi bersama.

Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial untuk bermusyawarah selama 30 hari kerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa ini akan dibawa ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas," kata Michael.