Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelaksanaan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru diundur ke tanggal lain.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada pihak parlemen.

Usulan tersebut mengubah jadwal awal sidang paripurna yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada tanggal 2 Desember.

Dalam surat itu, presiden beralasan memerlukan waktu untuk berbicara bersama koalisi serta berbagai tokoh nasional.

Rapat gabungan yang melibatkan semua fraksi di Kompleks Parlemen akhirnya menyetujui usulan penundaan tersebut.

Sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden kini disepakati pada Rabu 9 Desember 2026.

Agenda tersebut juga mencakup proses pelantikan serta pengesahan wakil presiden Republik Indonesia yang baru.

MPR telah membentuk tim verifikasi serta tim ad hoc guna mengawal seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan.

Tim verifikasi dipimpin oleh Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR di parlemen.

Sementara itu, posisi ketua tim ad hoc dipercayakan kepada Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

Kekosongan posisi wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri pada hari Kamis.

Berdasarkan aturan tata tertib, presiden memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon pengganti.

Nama-nama tersebut beserta kelengkapan persyaratannya akan diserahkan langsung kepada MPR untuk dipilih.

Partai Amanat Nasional menyatakan tidak akan mengusung kadernya sendiri dalam pemilihan wakil presiden ini.

Partai koalisi sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada calon yang berasal dari Partai Gerindra.