Polemik kontrak endorsement senilai Rp14,69 miliar akhirnya dijawab langsung oleh Raffi Ahmad. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717 pada Senin, 16 November 2026, Raffi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menegaskan tidak akan memberikan pembelaan atas polemik yang menyeret perusahaannya.

Persoalan ini bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer dari sejumlah kementerian dengan nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 melalui PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan itu mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, dan kehadiran Raffi dalam sejumlah acara pemerintah.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, kerja sama tersebut terdiri atas lima paket pengadaan jasa publikasi oleh Museum dan Cagar Budaya di Kemendikbudristek pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar, serta tiga paket oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 hingga 2026 senilai sekitar Rp10,8 miliar. ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW juga mempertanyakan kewajaran belanja jasa influencer bernilai miliaran rupiah, kejelasan manfaat kontrak, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada akun tertentu. Sorotan itu pula yang membuat KPK menyatakan akan mencermati temuan terkait kontrak pengadaan jasa influencer tersebut.

Kronologi Dua Periode Kerja Sama

Dalam klarifikasinya, Raffi menjelaskan dua periode kerja sama yang berbeda. Kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden, sedangkan kerja sama dengan KKP berlangsung ketika dirinya telah menduduki jabatan tersebut. Penjelasan kronologi ini menjadi bagian penting dari klarifikasinya, meski belum menjawab seluruh pertanyaan ICW mengenai kewajaran harga dan proses pengadaan.