Kepengurusan Federasi Futsal Indonesia di bawah pimpinan Michael Victor Sianipar resmi melayangkan surat keberatan.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada PSSI, FIFA, dan AFC untuk menolak penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI.

Langkah hukum ini diambil berdasarkan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang diterbitkan pada 12 November 2026.

Mandat kepengurusan tersebut sebelumnya diperoleh melalui Kongres Luar Biasa FFI pada 3 Oktober 2024.

Posisi itu juga diperkuat dengan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781. AH.01.08.

TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

FFI menilai penerbitan SK PSSI tersebut memiliki lima persoalan formil dan materiil yang dinilai cacat hukum.

Salah satu poin sorotan adalah kewenangan penunjukan Plt yang seharusnya berada di tangan Kongres FFI.

Meski mengajukan keberatan, pihak FFI menyatakan tetap siap menggelar kongres apabila persyaratan dua pertiga suara terpenuhi.

Soroti Cacat Formil dan Klaim Dukungan Suara

Dalam surat keberatannya, FFI menguraikan bahwa ketentuan penunjukan Plt dalam Pedoman Organisasi PSSI 2025 tidak bisa diterapkan begitu saja terhadap kepengurusan yang masih memiliki masa jabatan hingga 2028.

FFI juga menyoroti pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui kongres pada 12 Mei 2026 yang mendapat persetujuan 90 persen pemilik suara yang hadir.

Persoalan prosedur turut menjadi sorotan karena keputusan PSSI diterbitkan tanpa menyebutkan pelanggaran, tanpa mekanisme tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial, serta tanpa ruang pembelaan.

Selain itu, FFI mempertanyakan perbedaan jumlah dukungan untuk mengajukan KLB yang diklaim berasal dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi dan 20 klub.

Michael menegaskan bahwa SK ilegal tersebut selayaknya batal demi hukum karena memiliki banyak cacat formil.

Kendati demikian, ia menyatakan pihaknya tetap siap memanggil dan menggelar kongres apabila dokumen permohonan terbukti memenuhi persyaratan dua pertiga pemilik hak suara.