Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming tidak harus berasal dari partai koalisi.

Muzani menuturkan dua nama tersebut akan disampaikan Prabowo ke MPR dua minggu sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR pemilihan cawapres.

Sidang paripurna MPR tersebut dijadwalkan akan digelar pada 2 Desember 2026.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar 1945, presiden memang mengusulkan dua nama untuk jabatan tersebut.

Namun, penjelasan undang-undang tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai asal usul partai politik dari nama yang diusulkan.

Saat ini, terdapat empat partai koalisi di DPR yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden lalu.

Partai-partai tersebut meliputi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama tersebut.

Meskipun partai koalisi kemungkinan akan diajak berdiskusi, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden ini telah diatur secara jelas di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang MD3.