Risiko perubahan iklim juga harus dipertimbangkan dalam tata ruang, infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.

Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa keberhasilan adaptasi membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat, bukan hanya penyampaian kebijakan dari pemerintah.

"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.

Ia menyebut Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

Jumhur juga menilai pembiayaan iklim, teknologi, dan pasar karbon berintegritas tinggi diperlukan untuk mempercepat transformasi.

Kerja sama internasional, menurutnya, perlu membuka akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsensional, blended finance, serta transfer teknologi.

Ia menempatkan perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kebijakan iklim, bersamaan dengan pencapaian target pengurangan emisi.

"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutup Jumhur.