Ia menjelaskan bahwa Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional disusun untuk menjaga kontribusi Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

Peta jalan tersebut juga membantu mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi persyaratan otorisasi serta rekomendasi sektoral.

"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik," kata Jumhur.

Selain CarbonNex, pemerintah mengembangkan Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP) untuk menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim dengan dukungan dari mitra dalam dan luar negeri.

"Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya," ujar Jumhur.

Persoalan keadilan juga menjadi perhatian Jumhur dalam dialog tingkat menteri bertajuk Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway pada 9 November 2026.

Ia menekankan bahwa perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir perlu memperoleh kesempatan berpartisipasi serta akses yang setara dalam kebijakan iklim.

Dalam keterangannya pada 10 November, Jumhur menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi rendah karbon harus tetap membuka peluang ekonomi dan pekerjaan bagi masyarakat.

"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur.

Ia juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan perluasan akses energi sebagai bagian dari transisi energi bersih.

Perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan turut ditempatkan sebagai solusi berbasis alam untuk menekan emisi.

Menurut Jumhur, ketahanan iklim perlu masuk ke dalam perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan pembangunan daerah, hingga sistem pemantauan dan evaluasi.