Hashim juga mengungkapkan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari penguatan pengelolaan ekosistem.

"Pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden," kata Hashim.

Kerja Sama Karbon dan Transisi Energi Berkeadilan

Di sisi lain, Jumhur Hidayat memperkenalkan pendekatan kerja sama karbon melalui peluncuran Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada 10 November 2026.

Platform tersebut mempertemukan pengusul proyek karbon Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.

Jumhur menjelaskan bahwa CarbonNex dirancang untuk mendorong pembahasan proyek menuju kesepakatan dan pelaksanaan konkret, bukan sekadar pertukaran informasi.

"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat.

Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju," ujar Jumhur Hidayat.

Platform tersebut melanjutkan penjajakan kerja sama karbon yang sebelumnya berlangsung di Paviliun Indonesia pada COP30 di Belem, Brasil, pada 2025.

Jumhur menargetkan pembahasan tahun ini menghasilkan langkah lanjutan setelah konferensi berakhir pada 19 November 2026.

"Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi.

Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir," kata Jumhur.

Dalam pengembangan pasar karbon, pemerintah menempatkan transparansi, verifikasi, dan pencatatan sebagai unsur penting untuk menjaga kredibilitas pengurangan emisi.

"Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya," ujar Jumhur.