Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11).

Langkah tersebut membuat kursi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan secara resmi.

Aturan Konstitusi dan Pengusulan Calon

Presiden Prabowo Subianto hanya dapat mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi tersebut.

Mekanisme pengisian jabatan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan MPR akan menyurati Prabowo.

Surat tersebut dikirimkan untuk meminta pengajuan dua nama calon beserta dokumen persyaratan masing-masing kandidat.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Presiden wajib menyerahkan dua nama tersebut.

Penyerahan nama beserta kelengkapan persyaratan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

MPR kemudian menggelar sidang paripurna guna memilih satu dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden.

Kedua calon juga diwajibkan menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.

Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan secara resmi sebagai wakil presiden pengganti.

Apabila perolehan suara kedua calon sama, MPR akan menyelenggarakan pemilihan ulang sebanyak satu kali.

Jika hasil pemilihan ulang tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat tersebut.