Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, menyatakan Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Status tersebut berlaku sejak surat pengunduran diri miliknya diterima secara resmi oleh pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Taufik Basari menjelaskan bahwa penggunaan kata berhenti dinilai paling tepat sesuai dengan nomenklatur UUD serta isi surat tersebut.

Meskipun undang-undang tidak mengatur secara rinci kapan masa jabatan berakhir, posisi wakil presiden ditafsirkan menjadi kosong.

Kekosongan kursi wakil presiden terjadi pada hari penyerahan surat karena sifat dokumen tersebut deklaratif dan tidak dapat ditarik kembali.

Pihak MPR tidak memiliki wewenang khusus untuk menolak ataupun menerima keputusan pemberhentian dari pejabat bersangkutan.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD untuk menyusun jadwal sidang paripurna.

Sidang paripurna tersebut diagendakan untuk memilih wakil presiden baru dalam batas waktu maksimal selama enam puluh hari.

Dalam rentang waktu itu, pihak MPR akan meminta waktu selama empat belas hari kepada presiden untuk menyerahkan dua nama calon.

Dua nama kandidat calon wakil presiden yang diserahkan nantinya akan melalui proses pemilihan langsung di dalam sidang paripurna.