Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, menilai banyak wilayah bakal menghadapi masalah besar akibat aturan pembatasan anggaran.

Porsi belanja pegawai dibatasi paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Tantangan Fiskal di Daerah

Batasan tersebut mencakup alokasi gaji serta tunjangan bagi aparatur sipil negara, kepala daerah, hingga pimpinan dewan.

Menurut Darmansyah, ketentuan tersebut membuat sejumlah pemerintah daerah merasa kesulitan membayar gaji pegawai dan PPPK.

Ia mencontohkan anggaran Provinsi Bangka Belitung yang saat ini menyisakan belanja modal sembilan persen dengan belanja operasional mencapai 77 persen.

Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat menunda penerapan aturan belanja wajib bagi pemerintah daerah untuk tahun 2027 guna menjaga ruang fiskal.

Diskusi mengenai kebijakan transfer ke daerah ini juga dibahas dalam program Senator Menyapa Episode II pada Kamis, 12 November 2026.

Instrumen Transfer ke Daerah

Forum tersebut juga membahas mengenai Transfer ke Daerah yang menjadi instrumen utama kebijakan fiskal nasional guna menopang pemerataan pembangunan serta memperkuat kemampuan keuangan pemda.

Instrumen tersebut mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta berbagai pos transfer lain yang memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik memadai.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam diskusi ini, seperti Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, hingga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Senator Menyapa Episode II disiarkan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia. com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.