Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan tanggapan resmi mengenai publikasi dari lembaga Indonesia Corruption Watch.

Publikasi tersebut menyoroti aliran anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Dana fantastis tersebut mengalir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemendikbud Ristek sepanjang periode 2024 hingga 2026.

Fadli Zon menilai kerja sama tersebut merupakan sebuah praktik usaha yang biasa dalam lingkup kegiatan promosi.

Ia menegaskan bahwa endorsement itu terlaksana sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.

Peristiwa kerja sama itu terjadi pada tahun 2024 ketika Raffi Ahmad masih berstatus sebagai seorang artis.

Sejauh pengamatannya, pihak kementerian tidak menemukan adanya persoalan hukum ataupun temuan dari badan pemeriksa.

Promosi museum melalui figur publik dianggap sebagai salah satu langkah efektif untuk mendongkrak jumlah kunjungan.

Popularitas figur publik dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial dinilai mampu menarik minat masyarakat.

Pihak PT RANS Entertainment Indonesia Tbk sebelumnya merilis keterangan resmi guna merinci nilai kerja sama tersebut.

Nilai keseluruhan kontrak itu menyentuh angka Rp14.696.955.002 untuk beberapa kampanye kementerian.

Nominal besar itu terbagi atas satu kampanye Kemendikbud senilai Rp3.900.000.002 serta tiga kampanye KKP.

Tiga kampanye dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut bernilai total Rp10.796.955.000.

Rrans membantah anggapan bahwa dana belasan miliar itu hanya dialokasikan untuk biaya publikasi media sosial.

Penentuan harga tersebut sudah mengacu pada commercial rate card standar klien dengan mempertimbangkan ruang lingkup.

Kontrak itu mencakup biaya produksi konten, perjalanan, logistik, hingga kehadiran influencer pada acara luring.