Dua masyarakat adat mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal itu mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pemohonnya adalah Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan, Putes Lekas, dan warga Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi.

Mereka meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat.

Pengecualian itu harus dikaitkan dengan praktik turun-temurun berdasarkan kearifan lokal.

Celah Hukum dalam Rumusan Norma

Kuasa hukum pemohon dari VST and Partners, A.

Fahrur Rozi, menilai rumusan norma yang diuji hanya menyebut "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal".

Tidak ada batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud "masyarakat" yang dapat memperoleh pengecualian tersebut.

Menurut Rozi, ketidakjelasan subjek "masyarakat" menciptakan celah hukum.

Pihak di luar masyarakat adat, termasuk penyiap lahan untuk kepentingan skala besar, ikut memanfaatkan dalih kearifan lokal untuk membakar lahan.

Rozi menegaskan masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan praktik pembakaran oleh non-masyarakat adat.

"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat," ujar Rozi.

"Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)."