Rozi menjelaskan masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Praktik itu tidak dilakukan sembarangan karena mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar.

Putes Lekas menyebut perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya tidak pernah menjadi sumber karhutla karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal.

Namun, setiap kali karhutla terjadi, peladang adat selalu dijadikan kambing hitam dan dihadapkan pada ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar semakin menyudutkan posisi peladang adat.

Pemohon II, Era Purnama Dewi, warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.

Menurutnya, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No 6/2023 yang mengubah Pasal 69 Ayat 2 UU 32/2009 bertentangan dengan UUD 1945.

Mereka juga meminta pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Para pemohon memohon agar MK memaknai pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun.

Pengecualian juga diminta berlaku untuk pembukaan ladang bagi kebutuhan subsisten, dengan luas lahan paling banyak 2 hektar per kepala keluarga.

Lahan itu harus digunakan untuk tanaman varietas lokal, wajib dikelilingi sekat bakar, serta bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.