Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggelar Sidang Paripurna guna membahas usul hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis besok.

Usul hak menyampaikan pendapat ini muncul sebagai respons atas polemic ijazah Gibran yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Wacana pemakzulan pun turut mengemuka di tengah proses politik tersebut.

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menyatakan bahwa usulan itu akan diteruskan dalam rapat paripurna.

Saan menyampaikan keterangan tersebut usai menerima usulan resmi dari perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik tercatat telah meneken dokumen usulan hak menyatakan pendapat ini.

Jumlah tersebut dinilai telah melampaui syarat minimal sebanyak 25 anggota dari lintas fraksi.

Persyaratan itu merujuk pada ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Undang-undang MD3 tersebut juga telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Saan merinci bahwa dukungan terbanyak berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dengan 28 orang anggota.

Sementara itu, fraksi lain seperti Partai Nasdem dan Partai Demokrat masing-masing mencatatkan 19 dan 18 anggota.

Partai Kebangkitan Bangsa menyusul dengan 18 anggota, disusul PDIP sebanyak 14 orang.

Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing mencatatkan 11 anggota yang menandatangani dokumen.

Adapun Partai Amanat Nasional mencatatkan satu orang anggota yang ikut meneken dokumen tersebut.

Saan mengimbau seluruh anggota dewan agar hadir di Jakarta mengingat masa reses telah berakhir dan masa sidang dimulai.

Kendati demikian, pihak pimpinan tetap menghormati kebijakan internal partai terkait kehadiran anggota.

Apabila usul hak menyatakan pendapat diterima dalam sidang paripurna, DPR akan membentuk panitia khusus.

Panitia khusus tersebut nantinya bakal beranggotakan perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di parlemen.