Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan memberikan bantahan resmi atas pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan klaim saran Presiden Prabowo Subianto agar Gibran menempuh jalur hukum di PTUN soal keabsahan ijazahnya.

Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden dalam masalah tersebut merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kesempatan untuk menempuh jalur PTUN.

Syahganda menyatakan sikap pemerintah sejalan dengan pandangan hukum yang disampaikan Yusril. Yusril sebelumnya menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan batal.

Gibran sebelumnya sempat menyampaikan bahwa Prabowo memberikan banyak masukan terkait dinamika yang sedang terjadi.

Gibran menyebut salah satu saran dari Prabowo adalah agar dirinya tetap berjuang di PTUN dengan mengajukan dokumen lengkap.

Namun, Gibran tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Di sisi lain, pemerintah menegaskan Presiden tidak menganjurkan perlawanan hukum melalui PTUN.