Konsistensi kebijakan menjadi tuntutan utama BYD Motor Indonesia untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Tanah Air. Kebijakan yang berubah-ubah dinilai mengganggu perencanaan bisnis para pelaku industri.

Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, menyampaikan hal itu dalam kunjungan media ke pabrik BYD Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026). Menurut Luther, kepastian kebijakan adalah fondasi keberlangsungan industri.

"Kita berharap pemerintah bisa konsisten dengan kebijakan yang sudah dibuat, karena ini sangat penting untuk keberlangsungan industri," kata Luther.

Harga Jual Tergantung Insentif

Sebagai contoh, Luther menyebut insentif pajak dan bea masuk untuk kendaraan listrik. Kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap harga jual kendaraan listrik di Indonesia, sehingga perubahan yang mendadak bisa merusak perhitungan bisnis.

"Kalau kebijakan berubah-ubah, itu akan sangat mengganggu perencanaan bisnis kami," ujar Luther.

Charging Masih Terbatas

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah infrastruktur pengisian daya. Luther mengakui jumlah stasiun pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas, padahal ketersediaannya menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi kendaraan listrik.

"Infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan, karena jumlahnya masih terbatas," ujar Luther. "Kita perlu dukungan dari pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ini," tambahnya.

Bukti Keseriusan: Pabrik Rp11,7 Triliun

Di tengah tantangan tersebut, BYD menegaskan keseriusannya di Indonesia. Perusahaan telah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat, di atas lahan 108 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp11,7 triliun.

"Kami sudah berinvestasi besar di Indonesia, dengan membangun pabrik di Subang," ujar Luther. "Ini menunjukkan komitmen kami terhadap pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia," tambahnya.